GARDA BLORA NEWS, BLORA – Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait dugaan pemotongan anggaran dan intimidasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Kepala Desa Bradag sekaligus pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngawen, Luluk Nasruatin, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi, pada Jum’at (16/1/2026).
Luluk menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya yang menyebut adanya penyaluran MBG selama tiga hari dengan nilai tidak sesuai anggaran, tidak sepenuhnya tepat.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran program pemenuhan gizi bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (B3) pada Kamis (15/1/2026) dan Sabtu (17/1/2026) memang hanya dilakukan selama dua hari karena Jumat (16/1/2026) bertepatan dengan hari libur nasional.
“Penyaluran memang hanya dua hari, bukan tiga hari. Kami tidak berani mengambil anggaran tiga hari tapi melaporkan dua hari. Semua melalui virtual account dan sistemnya ketat. Prinsip kami taat administrasi dan hati-hati,” tegas Luluk.
Ia menjelaskan, secara teknis penyaluran biasanya dilakukan Kamis–Jumat–Sabtu. Namun karena hari libur, penyerapan anggaran disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mekanisme pelaporan. Untuk hari Senin hingga Rabu, distribusi telah dilakukan lebih awal pada hari Selasa.
Terkait informasi yang beredar mengenai besaran anggaran MBG, Luluk meluruskan bahwa nominal anggaran B3 tidak mencapai Rp30.000 per hari, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.
Rinciannya:
- Balita: Rp16.000 per hari
- Ibu hamil dan ibu menyusui: Rp20.000 per hari
Sementara untuk anak sekolah:
- PAUD–kelas 3 SD: Rp8.000 per hari
- Kelas 4–6 SD: Rp10.000 per hari
- SMP: belum menjadi penerima manfaat
“Sekitar 65–70 persen dari total 3.300 penerima manfaat kami berada di nominal Rp8.000. Jadi framing seolah anggarannya besar itu tidak sesuai dengan data yang ada,” ujarnya.
Menjawab keluhan terkait isi paket makanan, Luluk menjelaskan bahwa menu paket ringan untuk TK, Paud, SD, pada Sabtu tersebut terdiri dari sari kacang hijau, buah salak, serta bolu kukus atau bolu salju produksi UMKM lokal.
Bolu tersebut, kata dia, dibuat sendiri tanpa bahan pengawet maupun perisa tambahan, sehingga tidak dapat disamakan dengan produk pasar.
“Kalau di pasar mungkin harganya seribuan, tapi ini buatan sendiri dari susu, pisang, dan tepung, tanpa bahan kimia. Itu yang sering tidak dipahami,” jelasnya.
Ia juga mengakui adanya sistem subsidi silang internal, terutama untuk pemenuhan protein hewani seperti ayam, mengingat keterbatasan anggaran Rp8.000.
“Kalau daging sapi jelas tidak mungkin, tetapi kami tetap memungkinkan daging sapi diberikan satu minggu sekali. Untuk ayam, biasanya dua kali dalam seminggu, murni ayam, bukan olahan. Pada hari lainnya menggunakan menu olahan seperti nugget. Jika menggunakan nugget, kami imbangi dengan susu. Semua tercatat dan diaudit,” tambahnya.
Menanggapi dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan keluhan, Luluk membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah ada ancaman penghentian bantuan kepada penerima manfaat.
Ia juga menyebut bahwa Halimah, aktivis perempuan asal Blora yang di pemberitaan sebelumnya menjadi narasumber, telah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui adanya miskomunikasi.
“Sosialisasi sudah kami lakukan lewat grup kader, termasuk informasi bahwa penyaluran minggu itu hanya dua hari. Yang kami sesalkan, kenapa tidak komunikasi langsung ke SPPG. Kami terbuka terhadap kritik,” ujarnya.
Menurut Luluk, SPPG Ngawen justru menjadi dapur dengan jumlah penerima B3 terbanyak, yakni lebih dari 1.000 orang, karena keberanian mengambil risiko operasional besar dengan data berbasis pendampingan kader.
“B3 itu dinamis, dari hamil, menyusui, lalu balita. Datanya harus terus diperbarui. Kalau fiktif, tidak mungkin kami berani ambil risiko sebesar ini,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa pada awal operasional, pihaknya sempat menalangi gaji relawan dari dana pribadi, demi menjaga keberlangsungan program dan membuka lapangan kerja bagi warga desa.
Luluk mengakui bahwa mengelola ribuan penerima manfaat tidaklah mudah dan pasti memiliki kekurangan.
Namun ia menegaskan komitmen SPPG Ngawen terhadap transparansi dan tanggung jawab.
“Ngopeni wong akeh pasti ada yang suka dan tidak suka. Tapi niat kami satu, membuka lapangan kerja di desa dan memperbaiki gizi masyarakat. Kalau ada kekurangan, mari duduk bersama, jangan saling menyudutkan,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Halimah menyampaikan adanya keluhan warga terkait dugaan ketidaksesuaian nilai makanan dan dugaan intimidasi dalam pelaksanaan MBG di Desa Bandungrojo.
Ia berharap pemerintah daerah dan instansi berwenang melakukan evaluasi menyeluruh agar anggaran negara benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi menyatakan tetap terbuka untuk menerima hak jawab dan klarifikasi lanjutan dari seluruh pihak terkait, guna menjaga keberimbangan dan akurasi informasi.