GARDA BLORA NEWS, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Blora melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor guna mempelajari strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan pertanian organik. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kota Bogor pada Senin (15/12/2025).
Rombongan Pemkab Blora dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman bersama Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora, jajaran kepala OPD terkait, serta insan pers. Kehadiran mereka disambut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim beserta Ketua DPRD Kota Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Blora menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan antardaerah sekaligus membuka peluang kerja sama ke depan, khususnya dalam pengelolaan PAD.
“Kami ingin belajar dari Kota Bogor yang dinilai berhasil mengoptimalkan PAD. Di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran, kami membutuhkan strategi konkret agar pendapatan daerah tetap meningkat,” ujar Bupati Arief Rohman.
Ia menambahkan, Pemkab Blora ingin menggali secara langsung langkah-langkah yang telah diterapkan Kota Bogor dalam mengelola dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan bahwa struktur APBD Kota Bogor mencapai sekitar Rp3,3 triliun, dengan kontribusi PAD lebih dari Rp1 triliun.
“PAD Kota Bogor berada di kisaran Rp1,1 triliun. Sisanya berasal dari dana transfer, dana bagi hasil, dan sumber pendapatan sah lainnya,” jelas Dedie.
Namun demikian, ia mengakui bahwa Kota Bogor juga terdampak kebijakan pengurangan transfer ke daerah. “Untuk Kota Bogor, pemotongan transfer mencapai kurang lebih Rp250 miliar,” ungkapnya.
Dalam upaya mengamankan penerimaan PAD, Pemerintah Kota Bogor terus mendorong inovasi berbasis digital, antara lain melalui penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH), layanan E-SPPT, E-OPSIR, serta aplikasi digital untuk pendataan dan pengawasan lapangan.
Di sektor perparkiran, Dedie menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 110 titik parkir tepi jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, sementara parkir di area pasar ditangani oleh Perumda.
Untuk meningkatkan tata kelola dan potensi pendapatan parkir, Pemkot Bogor tengah menyiapkan sejumlah kebijakan, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah khusus perparkiran, Peraturan Wali Kota terkait pengelolaan parkir, hingga inventarisasi ulang titik parkir. Selain itu, sistem pemungutan parkir juga diarahkan beralih dari manual ke digital melalui ORIS.
Pemkot Bogor juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, mengkaji pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merancang penerapan tarif parkir berbeda pada kawasan dengan tingkat kemacetan tinggi.
Pada sektor pertanian, Kota Bogor mengembangkan kebijakan yang disesuaikan dengan karakter wilayah perkotaan.
“Keterbatasan lahan membuat kami fokus pada pertanian perkotaan, urban farming, serta pengembangan pertanian organik,” jelas Dedie.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara jajaran Pemkab Blora dan Pemkot Bogor, termasuk dialog antarlegislatif yang membahas regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah terkait pertanian organik.
Selain berkunjung ke Balai Kota Bogor, rombongan Pemkab Blora juga melakukan kunjungan akademik ke Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mendalami isu pertanian organik dan ketahanan pangan.
Bupati Blora bersama rombongan berdiskusi dengan Wakil Rektor IPB Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar, serta Dekan Fakultas Pertanian Prof. Suryo Wiyono, didampingi sejumlah guru besar dan dosen.
“Kami membahas berbagai peluang kolaborasi antara Pemkab Blora dan IPB, khususnya dengan Fakultas Pertanian. Beberapa program kerja sama juga telah berjalan di Blora,” ungkap Prof. Iskandar.