GARDA BLORA NEWS, BLORA – Ratusan petani tebu di Kabupaten Blora kini tengah menghadapi situasi genting.
Penutupan sementara PT Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan membuat sekitar 500 hektare lahan tebu terancam tidak bisa digiling.
Padahal musim hujan mulai datang dan kondisi lahan yang becek membuat akses truk pengangkut tebu semakin sulit.
Mengetahui kondisi tersebut, DPRD Blora langsung turun tangan. Ketua DPRD Blora, Mustopa, memimpin audiensi bersama perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di ruang pertemuan dewan.
Dalam pertemuan itu, Mustopa menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut.
“Petani tebu saat ini benar-benar kesulitan. Pabrik GMM tutup, sementara ada kabar PG Trangkil Pati juga akan berhenti giling. Sekitar 500 hektare tebu di Blora belum bisa ditebang, sementara musim hujan sudah datang. Ini harus segera dicarikan jalan keluar,” ungkapnya, Senin (20/10/2025).
Sebagai langkah cepat, DPRD Blora telah menjalin komunikasi dengan Direktur Perum Bulog untuk membahas kemungkinan kerja sama penyerapan tebu rakyat.
Menurut Mustopa, hasil pembicaraan tersebut memang belum memberi kepastian penuh, tetapi membuka harapan baru bagi petani.
“Pihak Bulog menyampaikan akan membahas secara internal dan mencari skema terbaik agar sistem penyerapan tebu rakyat bisa diperbaiki pada tahun 2026 nanti,” jelasnya.
Selain menggandeng Bulog, DPRD juga berupaya menghubungi pihak Pabrik Gula (PG) Trangkil di Kabupaten Pati untuk meminta perpanjangan masa giling.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara agar hasil panen petani Blora tidak terbuang sia-sia.
Mustopa menambahkan, selain masalah pemasaran, petani juga menghadapi kendala teknis akibat turunnya hujan.
Banyak jalan menuju lahan tebu menjadi rusak dan berlumpur sehingga sulit dilalui kendaraan.
“Petani berharap pemerintah daerah dapat membantu menyiapkan alat berat atau bego untuk membuka akses jalan agar truk pengangkut bisa masuk. Kalau tidak segera dibantu, tebu bisa membusuk di lahan,” ujarnya.
DPRD Blora juga siap memfasilitasi pertemuan antara perwakilan petani dengan Menteri atau Wakil Menteri terkait, agar persoalan ini dapat tersampaikan langsung dan mendapatkan tindak lanjut cepat dari pemerintah pusat.
“Kami siap menjembatani aspirasi petani. Mereka ingin menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah pusat, dan DPRD akan membantu memfasilitasi hal itu,” tegas Mustopa.
Penutupan pabrik GMM Todanan menjadi pukulan berat bagi perekonomian lokal yang sebagian besar bergantung pada sektor perkebunan tebu.
DPRD berharap langkah cepat dan koordinasi lintas instansi segera dilakukan agar ratusan hektare tebu di Blora tidak terbuang percuma dan petani tetap bisa bertahan di tengah kondisi sulit ini.