GARDA BLORA NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti peran media dalam menjaga iklim demokrasi dan stabilitas ekonomi.
Dalam sebuah acara jurnalisme di Jakarta, Minggu (16/11/2025), Purbaya menilai banyak insan pers belakangan ini tidak lagi seaktif dulu dalam memberikan kontrol terhadap pemerintah.
Menurut Purbaya, sejumlah pemimpin redaksi yang ia temui mengaku tengah menghadapi penurunan pendapatan media, yang menurutnya berhubungan langsung dengan meredupnya fungsi kritis jurnalisme.
“Saya tadi sempat ngobrol dengan beberapa pemred. Mereka bilang bisnis media lagi seret. Tapi saya jawab, salah satu penyebabnya ya karena kritik dari media makin jarang terdengar,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa suara pers yang lemah turut memberi pengaruh pada dinamika ekonomi.
“Kalau pemerintah salah langkah dan tidak ada yang mengingatkan, ya akhirnya dampaknya ke ekonomi. Ketika ekonomi melemah, media juga kena imbasnya. Jadi ada tanggung jawab moral di situ,” ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ia melihat banyak jurnalis cenderung memilih diam.
“”Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik,” kata Purbaya.
Ia meminta media kembali menjalankan fungsi kontrol yang seimbang: kritis, tetapi tetap memberikan solusi dan perspektif pembangunan.
“Ke depan, saya berharap kritik disampaikan dengan cara yang profesional. Kalau bisa, kritiknya jelas dan ada pencerahannya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemred Indonesia, Retno Pinasti, menyampaikan harapan agar pemerintah memberi dukungan konkret bagi keberlanjutan industri pers.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemberian insentif pajak untuk perusahaan media yang memenuhi standar verifikasi dan memiliki komitmen terhadap edukasi publik.
“Kami mendorong konsep ‘no tax for knowledge’. Artinya, lembaga jurnalistik yang kredibel dan memberi manfaat informasi bagi masyarakat perlu mendapat keringanan pajak agar bisa terus bertahan,” jelas Retno.