GARDA BLORA NEWS, BLORA – Warga Kabupaten Blora kembali dihadapkan pada pemandangan miris yang seolah menjadi ‘ritual tahunan’, antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
Sejak beberapa hari terakhir, antrean kendaraan mulai dari truk, bus, hingga kendaraan pertanian, tampak mengular hingga ratusan meter.
Para sopir dan petani mengeluh karena sulitnya mendapatkan solar, yang berdampak langsung pada mata pencaharian mereka.
“Setiap hari begini, Mas. Mau narik (bekerja) jadi susah karena harus antre lama. Kalau telat dapat solar, otomatis setoran juga berkurang. Kami ini penerima yang sah, tapi malah kesulitan,” ujar IM, sopir truk saat di lokasi, Jumat (7/11/2025).
Kelangkaan solar tidak hanya menekan sektor transportasi logistik, namun juga mengancam sektor pertanian di Blora.
Petani yang masih bergantung pada mesin diesel untuk mengairi sawah dan mengolah lahan kini resah. Beberapa di antaranya khawatir gagal panen jika pasokan solar tak segera kembali normal.
“Pompa air kami tidak bisa jalan. Kalau terus begini, tanaman bisa mati kekeringan,” kata SK, petani dari Kecamatan Blora kota, saat dilokasi SPBU, membeli solar untuk diesel pertaniannya.
Ironisnya, di tengah kelangkaan di SPBU, muncul laporan mengenai dugaan aktivitas penimbunan solar subsidi di sejumlah lokasi di Blora.
Tim investigasi menemukan adanya gudang-gudang tersembunyi yang diduga menjadi tempat penampungan solar hasil ‘ngangsu’ pembelian berulang dengan jerigen atau tangki modifikasi dari berbagai SPBU.
Solar bersubsidi itu kemudian dijual kembali ke sektor industri, proyek konstruksi, kapal, hingga tambang dengan harga jauh lebih tinggi dari harga resmi.
“Modusnya klasik, tapi terus terjadi. Solar subsidi dibeli sedikit-sedikit, dikumpulkan, lalu dijual ke pihak industri yang seharusnya pakai solar non-subsidi,” ujar Z, seorang sumber internal.
Sejumlah kasus penyelewengan serupa sebenarnya pernah ditindak aparat penegak hukum. Namun, praktik ilegal ini tampaknya masih berulang dan melibatkan jaringan yang cukup rapi.
Meningkatnya kelangkaan ini membuat publik mendesak pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat hukum bertindak cepat dan tegas.
Fokus utama kini adalah memastikan kebijakan ‘Subsidi Tepat Sasaran’ benar-benar berjalan, bukan hanya menjadi slogan di atas kertas.
Pemerintah daerah diminta mengevaluasi titik-titik SPBU yang diduga menjadi sumber ‘ngangsu’, sementara kepolisian diharapkan menindak tegas pelaku penimbunan dan mengusut aliran distribusi solar ilegal hingga ke penerima di sektor industri.
“Kalau praktik ini terus dibiarkan, yang jadi korban ya rakyat kecil, sopir dan petani, sementara oknum yang bermain justru menikmati keuntungan besar dari subsidi negara,” kata V aktivis masyarakat Blora.
Kelangkaan solar bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi cerminan lemahnya pengawasan dan keberanian menindak mafia energi di daerah.
Blora, yang semestinya menjadi daerah produktif, kini justru terguncang karena ulah segelintir pihak yang mempermainkan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
Jika langkah tegas tak segera diambil, kelangkaan Solar ini akan terus menjadi ‘hantu tahunan’ yang menghantui warga Blora dan simbol kegagalan negara dalam menjaga hak rakyat atas energi bersubsidi.