GARDA BLORA NEWS, BLORA– Ratusan petani hutan yang tergabung dalam sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Blora akhirnya turun tangan mendatangi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah, Senin (20/10/2025).
Aksi itu dilakukan lantaran mereka tak kunjung mendapat jatah pupuk bersubsidi sejak Maret 2023.
Selama hampir dua tahun, para petani hutan di berbagai wilayah Blora mengaku harus menanggung beban berat akibat tidak adanya pasokan pupuk subsidi.
Padahal, mereka telah mengantongi SK 185 dan SK 192 sebagai dasar legalitas perhutanan sosial.
Pertemuan digelar antara Kepala CDK Wilayah I DLHK Jateng, Susilo Margono, dengan Kabid Penyuluhan Dinas Pangan dan Pertanian (DP4) Blora, Ir. Slamet Istiyanto, serta perwakilan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta.
Data Sudah Diserahkan, Tapi Bantuan Tak Kunjung Turun
Dalam forum audiensi itu, Susilo Margono menyampaikan bahwa pihak CDK telah bersurat ke DP4 Blora agar data KTH penerima SK tersebut segera diinput ke sistem pendataan pupuk bersubsidi. Namun, hingga kini hasilnya nihil.
“Boro-boro dapat pupuk, SIMLUHTAN dan eRDKK saja belum tercatat,” ungkap Suwondo, Ketua KTH Wargo Tani Makmur dari Desa Kedungtuban, dengan nada kecewa.
Rapat Ricuh, Pejabat Lempar Tanggung Jawab
Situasi audiensi sempat memanas ketika sejumlah ketua KTH mencoba menyerahkan berkas eRDKK untuk diverifikasi. Namun, pihak CDK dan DP4 Blora disebut menolak memeriksa berkas tersebut dengan alasan bukan kewenangannya. Saling lempar tanggung jawab pun tak terhindarkan.
Ketegangan meningkat saat Kabid Penyuluhan DP4 Blora, Ir. Slamet Istiyanto, menyebut bahwa pihaknya sudah membantu beberapa KTH binaan CDK serta sejumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mendapatkan pupuk subsidi. Pernyataan itu sontak memicu protes keras dari para petani.
“Kenapa KTH bentukan CDK bisa dapat pupuk, sedangkan kami yang sudah punya SK legal malah tidak diakui?” tegas Suwondo, disambut gemuruh dukungan dari peserta audiensi lain.
Ada Apa di Balik Pendataan Petani Hutan Blora?
Pertanyaan tersebut membuka dugaan adanya ketimpangan dalam pendataan penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora.
Banyak pihak menilai sistem yang berjalan saat ini masih tumpang tindih antara Dinas Pertanian, CDK, dan lembaga kehutanan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, para petani masih menunggu solusi nyata dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Mereka berharap persoalan ini segera diselesaikan agar tidak terus menekan ekonomi petani hutan yang selama ini menjadi garda depan pelestarian kawasan hutan Blora.