GARDA BLORA NEWS, BLORA – Kenaikan harga LPG 3 kilogram di Kabupaten Blora menjelang Hari Raya Idulfitri mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menilai lonjakan harga terutama dipicu lemahnya pengawasan pada jalur distribusi tingkat akhir, yakni pengecer.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah kesulitan memantau pergerakan harga setelah gas keluar dari pangkalan dan beredar di tangan pengecer.
“Begitu dari pangkalan diambil pengecer, itu sudah di luar jangkauan pengawasan kami. Pemda tidak bisa memonitor secara langsung,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelacakan distribusi menjadi rumit ketika terjadi lonjakan harga di masyarakat. Apalagi, peningkatan permintaan menjelang Lebaran turut mendorong harga naik di pasaran.
“Permintaan meningkat. Walaupun stok ditambah, kalau kebutuhan lebih besar ya tetap terasa kurang,” jelasnya.
Selain faktor momentum Lebaran, meningkatnya konsumsi LPG 3 kg juga dipengaruhi pertumbuhan pelaku usaha kecil, khususnya sektor kuliner. Kawasan pusat kota seperti Alun-alun hingga Jalan Pemuda kini dipadati pedagang makanan.
“UMKM semakin banyak, terutama di pusat kota. Di satu kawasan saja bisa lebih dari 100 pelaku usaha, belum di lokasi lain,” katanya.
Meski begitu, Sri Setyorini meminta pengecer tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi tersebut. Ia berharap harga LPG 3 kg tetap terkendali dan tidak melampaui batas kewajaran.
“Kalau bisa saat Lebaran ini jangan sampai lebih dari Rp25 ribu per tabung. Kasihan masyarakat, kita tahu harga dasarnya,” tegasnya.
Ia memastikan, harga di tingkat agen dan pangkalan masih sesuai ketentuan. Persoalan justru kerap muncul setelah barang berpindah ke pengecer.
“Dari agen ke pangkalan masih normal. Pangkalan juga menjual sesuai aturan. Yang sering jadi masalah itu di tingkat bawah,” imbuhnya.
Terkait ketersediaan, Pemkab Blora memastikan pasokan LPG dari Pertamina telah ditambah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan. Setiap agen disebut mendapat tambahan distribusi hingga dua kali pengiriman (delivery order) per minggu.
“Satu DO sekitar 360 tabung. Kalau dua DO berarti 720 tabung per minggu per agen,” terangnya.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada praktik penimbunan, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi harus langsung disalurkan ke masyarakat.
“Barang datang harus segera disalurkan. Tidak boleh ditahan,” tandasnya.
Pemerintah daerah pun mengimbau seluruh pihak, terutama pengecer, untuk menjaga harga tetap wajar agar LPG subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama pengguna.