GARDA BLORA NEWS, BLORA – Pernyataan lama Bupati Pati Sudewo yang menyebut kemungkinan adanya korban dalam demonstrasi sebagai “takdir” kini berbalik menghantam dirinya sendiri.
Salah satu warga Blora Aak Bec menilai pernyataan tersebut bukan hanya keliru secara moral, tetapi mencerminkan cara berpikir penguasa yang menjadikan kata “takdir” sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab.
“Kalau Sudewo dulu bilang korban demonstrasi itu takdir, maka hari ini ketika dia digiring ke KPK, itu juga takdir. Bedanya, ini takdir yang lahir dari keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Aak Bec, Senin (26/1/2026).
Aak Bec menyatakan hukum tidak bekerja atas dasar nasib atau doa penguasa, melainkan atas jejak perbuatan.
Ia menyebut, apa yang menimpa Sudewo bukan peristiwa mendadak, melainkan akumulasi dari praktik kekuasaan yang dianggap kebal hukum dan kebal nurani.
“Takdir sering dipakai ketika logika sudah habis dan etika sudah mati. Tapi KPK tidak menangkap orang karena takdir, melainkan karena dugaan kejahatan yang rapi dan berulang,” katanya.
Kasus yang menjerat Sudewo, menurut Aak Bec, memperlihatkan bagaimana jabatan publik berubah menjadi komoditas.
Operasi Tangkap Tangan pada 19 Januari 2026, penetapan tersangka dua perkara pada 20 Januari 2026, hingga pengungkapan skema tarif jabatan dan penggeledahan lanjutan pada 23–25 Januari 2026 menjadi bukti bahwa kekuasaan telah dijalankan bukan untuk melayani, melainkan untuk ditransaksikan.
“Kalau jabatan desa dipatok harga dan proyek negara jadi alat suap, lalu apa lagi yang mau dibela? Ini bukan salah kelola, ini pengkhianatan terang-terangan,” sindirnya.
Ia menambahkan, pernyataan Sudewo di masa lalu soal “takdir” korban demonstrasi menunjukkan bagaimana rakyat diposisikan sebagai angka statistik, bukan manusia yang harus dilindungi oleh negara.
“Ketika rakyat bisa mati dan disebut takdir, itu tanda pemimpin sudah putus hubungan dengan nurani. Dan hari ini, kekuasaan itu tumbang oleh tangannya sendiri,” ucap Aak Bec.
Aak Bec menegaskan bahwa masuknya Sudewo ke KPK bukan tragedi politik, melainkan pelajaran keras tentang batas kekuasaan.
“Takdir paling memalukan bagi seorang pemimpin adalah ketika amanah rakyat berubah menjadi jerat hukum. Sudewo sedang menjalani takdir itu, sepenuhnya karena perbuatannya sendiri,” pungkasnya.
Penulis: Vall