GARDA BLORA NEWS, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI, Firman Soebagyo.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut harus dijalankan secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Firman menilai keberadaan MBG memiliki peran penting di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Dampak konflik geopolitik, ketegangan perdagangan internasional, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi dinilai semakin membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
“Program ini lahir dengan tujuan yang sangat baik, yaitu membantu masyarakat. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Firman, Jumat (19/6/2026).
Ia mendukung langkah pemerintah yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk melalui audit investigatif dan peninjauan kembali mekanisme program.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan.
Firman menegaskan bahwa MBG harus tetap berfokus pada sasaran utamanya, yakni membantu masyarakat kurang mampu, khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh kelompok yang memang membutuhkan perhatian negara.
Selain itu, ia meminta pemerintah membuka ruang yang lebih luas terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
Kritik dan saran yang disampaikan publik, termasuk dari kalangan mahasiswa, dinilai dapat menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki pelaksanaan program.
Tak hanya MBG, Firman juga mendorong agar pengawasan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat lainnya diperkuat.
Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran negara agar tidak memunculkan persoalan hukum.
“Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang kuat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan kerugian negara,” katanya.
Di sisi lain, Firman mengingatkan agar program MBG tidak dijadikan alat kepentingan politik. Menurutnya, program sosial harus ditempatkan sebagai instrumen untuk membantu masyarakat dan memperkuat persatuan.
Ia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu diberi ruang untuk menjalankan tugasnya secara independen apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa membedakan latar belakang maupun jabatannya,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Firman menekankan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah program yang benar-benar memberikan manfaat, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran. Karena itu, pembenahan dan pengawalan bersama harus terus dilakukan,” pungkasnya.