GARDA BLORA NEWS, BLORA – Proyek yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) di kawasan Kradenan, Kabupaten Blora, pada dasarnya tidak mendapat penolakan dari masyarakat.
Pembangunan tersebut dipandang sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Namun, perhatian publik kini mulai mengarah pada pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya terkait mobilisasi alat berat yang diduga memberi dampak pada kondisi jalan dan jembatan.
Informasi yang beredar menyebutkan, pengangkutan alat berat dilakukan melalui jalur Randublatung–Kradenan, termasuk melintasi jembatan Kedung Sambil.
Dalam praktik proyek semacam ini, pelaksanaan di lapangan umumnya tidak hanya melibatkan pemilik proyek, tetapi juga kontraktor yang bertanggung jawab secara teknis.
Persoalan muncul karena hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai pihak kontraktor yang menangani mobilisasi tersebut.
Selain itu, mekanisme pengawasan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku juga belum disampaikan secara transparan kepada publik.
Padahal, dalam struktur proyek, kontraktor memiliki peran penting, mulai dari merancang teknis mobilisasi, mengurus perizinan, hingga memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan kapasitas jalan dan daya dukung jembatan.
Artinya, tanggung jawab tidak hanya berada pada pemilik proyek, tetapi juga pada pelaksana di lapangan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan, atau justru terdapat kelemahan dalam koordinasi antara pihak proyek dan kontraktor?
Jika seluruh perizinan, termasuk dispensasi angkutan berat dan rekomendasi teknis dari instansi terkait, telah dipenuhi, maka keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam kekhawatiran masyarakat.
Sebaliknya, jika belum, maka potensi kelalaian perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Kondisi ini semakin penting mengingat infrastruktur di wilayah Randublatung dikenal memiliki tingkat kerentanan tertentu.
Sejumlah kejadian sebelumnya menunjukkan adanya kerusakan jalan maupun jembatan, baik karena faktor alam maupun beban kendaraan berat.
Dalam konteks tersebut, mobilisasi alat berat tanpa perencanaan yang matang berisiko mempercepat kerusakan, termasuk pada jembatan Kedung Sambil yang kini menjadi sorotan.
Jika nantinya terbukti ada keterkaitan antara aktivitas proyek dan kerusakan infrastruktur, maka pertanggungjawaban menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
Salah satu warga Randublatung, inisial S, menilai bahwa masyarakat tidak mempersoalkan pembangunan selama dilakukan dengan memperhatikan dampak di lapangan.
“Warga itu sebenarnya mendukung pembangunan, apalagi kalau untuk kepentingan nasional. Tapi jangan sampai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan jadi korban. Kalau rusak, masyarakat juga yang dirugikan,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Senada dengan itu, seorang pemerhati infrastruktur lokal, Inisial A, menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak terkait.
“Yang dibutuhkan sekarang itu kejelasan. Siapa kontraktornya, bagaimana izinnya, dan apakah sudah sesuai aturan. Kalau semua jelas, masyarakat juga tidak akan berspekulasi,” katanya.
Pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, hingga aparat kepolisian setempat juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, perwakilan warga lainnya, Insial I, mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi jembatan Kedung Sambil yang dilintasi kendaraan berat.
“Kami tiap hari lewat situ. Kalau sampai jembatannya rusak atau bermasalah, aktivitas warga pasti terganggu. Harapannya ada pengecekan dan tanggung jawab dari pihak proyek,” tuturnya.
Saat ini, fokus utama tertuju pada kondisi jembatan Kedung Sambil di jalur strategis Randublatung–Kradenan. Tanpa evaluasi dan penanganan yang cepat, kerusakan dikhawatirkan akan semakin parah dan mengganggu aktivitas warga.
Jalur tersebut diketahui menjadi akses vital bagi kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan, kerusakan jembatan dapat berdampak langsung pada lumpuhnya mobilitas warga, yang terpaksa harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak lebih jauh dan risiko lebih tinggi.
Perlu ditegaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan. Yang menjadi sorotan adalah aspek akuntabilitas.
Ketika proyek berpotensi berdampak pada fasilitas publik, maka transparansi dan tanggung jawab menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Karena itu, diperlukan langkah evaluasi menyeluruh, mulai dari audit teknis kondisi jembatan, keterbukaan dokumen perizinan, hingga kejelasan pihak yang bertanggung jawab, baik dari sisi Pertamina maupun kontraktor pelaksana.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan aturan, maka langkah perbaikan hingga penegakan ketentuan harus dilakukan secara proporsional.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang komprehensif dari pihak terkait. Masyarakat pun masih menunggu kejelasan, tidak hanya dalam bentuk penjelasan, tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan tanggung jawab.