GARDA BLORA NEWS, BLORA – Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan provinsi di Kabupaten Blora semakin memuncak, Minggu (31/5/2026).
Merasa keluhan mereka tak kunjung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga melakukan aksi protes dengan cara yang tidak biasa, mulai dari menanam pohon pisang di badan jalan hingga membentangkan simbol “kartu kuning” sebagai bentuk teguran kepada Gubernur Jawa Tengah.
Aksi tersebut terjadi di ruas jalan provinsi Randublatung–Cepu yang selama bertahun-tahun dikeluhkan pengguna jalan akibat kerusakan parah.
Sejumlah warga secara swadaya menguruk lubang menggunakan tanah dan material grosok, sementara beberapa titik jalan dipasangi pohon pisang sebagai penanda sekaligus simbol protes.
Dalam dokumentasi yang beredar, tampak seorang warga berdiri di tengah jalan rusak sambil membawa papan bertuliskan “KARTU KUNING GUB JTG!!!”.
Simbol itu dimaknai sebagai peringatan keras atas penilaian masyarakat terhadap lambannya penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Protes Berawal dari Sindiran di Aspal
Sebelum aksi penutupan sebagian jalan dilakukan, warga lebih dulu melampiaskan kekecewaan melalui berbagai tulisan bernada sindiran yang muncul di sepanjang ruas jalan rusak. Beberapa di antaranya bertuliskan “Wisata Jalan Bosok” hingga kalimat kritik berbahasa Jawa yang ditujukan kepada pemerintah.
Namun karena kondisi jalan dinilai tak kunjung membaik, warga akhirnya memilih melakukan tindakan nyata dengan memperbaiki sebagian ruas secara swadaya sembari menunjukkan protes terbuka kepada pemerintah.
Menurut warga, langkah tersebut bukan semata-mata aksi simbolik, melainkan bentuk keprihatinan terhadap kondisi jalan yang setiap hari digunakan masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga distribusi barang.
Respons Gubernur Jadi Pemicu Kemarahan
Kemarahan masyarakat disebut semakin besar setelah muncul tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait persoalan jalan provinsi di Blora.
Sebelumnya, keluhan masyarakat telah disampaikan secara resmi oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini.
Namun sejumlah warga menilai jawaban yang diberikan gubernur belum menjawab substansi persoalan dan justru terkesan mengabaikan keresahan masyarakat.
“Yang diharapkan masyarakat adalah kepastian perbaikan dan solusi konkret. Karena yang dirasakan warga setiap hari adalah dampak langsung dari kerusakan jalan tersebut,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, masyarakat tidak sedang memperdebatkan status kewenangan jalan, melainkan menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar warga.
Infrastruktur Rusak Dinilai Hambat Perekonomian
Warga menilai kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi daerah.
Ruas Randublatung–Cepu disebut sebagai salah satu jalur penting yang menghubungkan pergerakan masyarakat dan distribusi barang di wilayah Blora bagian timur.
Selain jalan tersebut, masyarakat juga menyoroti kondisi sejumlah ruas provinsi lainnya yang mengalami kerusakan di berbagai titik serta minimnya penerangan jalan umum pada malam hari.
Situasi itu memunculkan perasaan bahwa pembangunan infrastruktur di Blora belum menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
“Jalan ini merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Jika terus dibiarkan rusak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga, pelaku usaha, hingga petani,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.
Aksi yang berlangsung dengan pengawasan aparat TNI, kepolisian, dan Satpol PP tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kesabaran masyarakat mulai menipis.
Warga berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata agar persoalan infrastruktur tidak berkembang menjadi gelombang protes yang lebih besar di kemudian hari.