GARDA BLORA NEWS, BLORA — Suasana audiensi di DPRD Kabupaten Blora terkait dampak proyek dan aktivitas mobilisasi alat berat di wilayah Blora Selatan berlangsung panas. Dalam forum tersebut, Front Blora Selatan (FBS) melontarkan peringatan keras kepada pihak perusahaan maupun pemerintah agar tidak mengabaikan keresahan warga.
Aktivis FBS, Iwan Sekend, menegaskan bahwa masyarakat selama ini masih memilih jalur dialog dan penyampaian aspirasi secara terbuka. Namun menurutnya, kesabaran warga memiliki batas apabila tuntutan terkait perlindungan infrastruktur dan kenyamanan masyarakat terus diabaikan.
“Kami datang ke DPRD dengan cara baik-baik dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Tapi kalau suara masyarakat terus dianggap sepele, jangan salahkan jika nanti reaksi warga muncul lebih besar di lapangan,” ujarnya usai audiensi, Jumat (22/5/2026).
Ia menyoroti kondisi jalan kabupaten hingga jembatan desa yang disebut setiap hari dilintasi kendaraan bertonase besar milik proyek. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya soal kerusakan fisik infrastruktur, melainkan juga menyangkut aktivitas ekonomi dan rasa aman masyarakat sekitar.
“Bukan cuma jalan dan jembatan yang dipertaruhkan. Aktivitas warga, petani, anak sekolah, hingga masyarakat yang mencari nafkah setiap hari juga terdampak. Jangan sampai rakyat hanya diminta memahami proyek, tapi keresahan mereka sendiri diabaikan,” katanya.
FBS menegaskan pihaknya tidak menolak investasi maupun proyek strategis nasional. Namun mereka meminta agar perusahaan dan pihak terkait tetap menghormati hak-hak masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi jangan sampai masyarakat seperti hanya jadi penonton di daerahnya sendiri. Rakyat punya hak untuk menyampaikan keberatan ketika ruang hidupnya mulai terganggu,” tegas Iwan.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan terkait perlindungan infrastruktur dan dampak sosial yang dirasakan warga, maka FBS siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
Menurutnya, opsi aksi massa hingga penutupan akses jalan bisa saja terjadi apabila jalur komunikasi tidak lagi menghasilkan solusi nyata.
“Kalau dialog terus tidak dianggap serius, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan bergerak lebih luas. Termasuk kemungkinan portal jalan seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Karena masyarakat juga punya batas kesabaran,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Iwan meminta seluruh pihak tidak hanya fokus pada kepentingan investasi, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang setiap hari berada di sekitar jalur proyek.
“Yang dilalui itu bukan ruang kosong. Ada warga, anak sekolah, petani, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau semua risiko dibebankan ke rakyat tanpa perlindungan yang jelas, maka potensi gejolak sosial tentu akan semakin besar,” pungkasnya.