GARDA BLORA NEWS, BLORA – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin terus memperluas komunikasi dengan jajaran NU di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan setelah dirinya menyatakan kesediaan maju dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Kunjungan Gus Rozin tidak hanya sebatas memperkenalkan diri sebagai kandidat. Dalam setiap pertemuan, ia turut menggali berbagai persoalan yang dihadapi pengurus serta warga NU sekaligus menyampaikan pandangannya mengenai arah organisasi di masa mendatang.
Sejumlah wilayah telah menjadi tujuan silaturahminya, antara lain Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut melibatkan PWNU, PCNU, para kiai hingga pengurus NU di berbagai tingkatan.
Bagi Gus Rozin, proses menuju muktamar semestinya tidak terjebak pada perebutan posisi kepemimpinan. Menurutnya, forum tersebut harus menjadi momentum untuk membicarakan masa depan NU secara lebih luas dengan melibatkan suara dari tingkat akar rumput.
“Kalau kita berbicara tentang masa depan NU, yang harus dibicarakan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi NU seperti apa yang ingin kita bangun. Karena itu, mendengar suara dari bawah menjadi bagian penting dari proses ini,” ujar Gus Rozin.
Dalam sejumlah dialog tersebut, Gus Rozin menawarkan tiga gagasan utama. Pertama, membangun poros tengah untuk menjaga persatuan dan mencegah munculnya polarisasi. Kedua, memperkuat NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan. Ketiga, membangun kemandirian organisasi dengan mengoptimalkan potensi jamaah.
Ia berpandangan bahwa perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai berubah menjadi konflik yang berkepanjangan dan menghabiskan energi organisasi.
Konsep poros tengah yang dimaksud Gus Rozin juga bukan ditujukan untuk membentuk kelompok yang berseberangan dengan pihak lain. Sebaliknya, gagasan itu diarahkan sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan dan menemukan titik temu.
“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam’iyyah,” katanya.
Menurutnya, tradisi musyawarah dan persaudaraan yang selama ini menjadi bagian dari kultur NU perlu tetap dijaga. Dinamika menjelang muktamar diharapkan tidak menggeser semangat kebersamaan menjadi pertarungan internal.
Selain persatuan, Gus Rozin menempatkan penguatan peran NU sebagai masyarakat sipil sebagai agenda penting. Ia melihat NU memiliki modal sosial yang besar melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, komunitas hingga jaringan ekonomi warga.
Potensi tersebut, kata dia, harus tetap dijaga agar NU tidak kehilangan independensi. Hubungan dengan pemerintah boleh dibangun secara baik, namun posisi organisasi sebagai bagian dari masyarakat sipil tetap harus dipertahankan.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai relasi NU dan pemerintah idealnya berjalan secara konstruktif. NU dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Peran NU, lanjutnya, juga tidak berhenti pada persoalan keagamaan. Pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, advokasi, pengembangan masyarakat dan peningkatan kapasitas warga merupakan bagian dari ruang pengabdian organisasi.
Gagasan berikutnya adalah memperkuat kemandirian NU. Gus Rozin melihat jamaah sebagai kekuatan utama yang selama ini menjadi fondasi NU dan tersebar dari tingkat ranting hingga berbagai kelompok masyarakat.
Pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional dan komunitas warga dinilai memiliki potensi ekonomi maupun sosial yang besar jika dapat dikelola dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi.
“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah,” katanya.
Menurut Gus Rozin, kemandirian tidak sebatas persoalan bagaimana organisasi mendapatkan sumber pembiayaan. Kemandirian juga menyangkut profesionalisme dalam mengelola aset, pengembangan ekonomi warga, pendidikan, teknologi dan kemampuan mengambil keputusan tanpa kehilangan orientasi kepada jamaah.
Semangat gotong royong warga NU juga dinilai dapat menjadi modal penting. Pengelolaan aset, penguatan usaha warga dan instrumen partisipasi seperti KOIN NU dapat dikembangkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pengurus daerah, berbagai persoalan organisasi turut dibahas. Mulai dari penguatan ranting dan MWCNU, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah, tata kelola, digitalisasi hingga hubungan kelembagaan NU dengan pemerintah.
Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi Gus Rozin dalam merumuskan gagasan transformasi NU memasuki abad kedua. Ia menyederhanakan arah tersebut dalam tiga kata, yakni berdaulat, bermartabat dan bermanfaat.
Berdaulat dimaknai sebagai kemampuan NU mengelola organisasi, aset dan sumber daya secara profesional serta amanah. Organisasi juga harus memiliki keleluasaan menentukan kebijakan dengan tetap mengutamakan kepentingan jamaah dan masyarakat.
Sementara bermartabat berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan ulama, pesantren, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah serta integritas kepemimpinan. Persatuan internal dan hubungan yang sehat dengan negara juga menjadi bagian dari menjaga marwah organisasi.
Adapun bermanfaat berarti keberadaan NU harus dirasakan secara nyata oleh jamaah dan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, pelayanan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan hingga advokasi masyarakat.
Gus Rozin juga menilai tantangan NU pada abad kedua akan semakin kompleks. Perubahan teknologi, perkembangan ekonomi, dinamika sosial-politik dan perubahan pola hidup masyarakat menuntut organisasi mampu beradaptasi tanpa meninggalkan identitas serta tradisinya.
Menurutnya, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan kekuatan tradisi dengan kebutuhan zaman. Tradisi keulamaan dan nilai Aswaja tetap menjadi fondasi, sementara organisasi harus mampu menjawab persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.
Dalam menghadapi Muktamar NU ke-35, Gus Rozin berharap forum tersebut tidak hanya menghasilkan ketua umum baru. Lebih dari itu, muktamar harus mampu melahirkan kesepakatan mengenai arah dan strategi NU dalam menghadapi tantangan abad kedua.
“Muktamar bukan hanya tentang memilih siapa yang menjadi Ketua Umum. Muktamar harus menjadi momentum untuk menentukan arah NU ke depan, menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan memastikan NU terus hadir memberikan kemaslahatan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam menentukan kepemimpinan tidak menghilangkan ukhuwah Nahdliyah. Kontestasi antarfigur, menurutnya, harus tetap ditempatkan dalam kerangka menjaga keberlangsungan NU sebagai jam’iyyah yang memiliki tanggung jawab keagamaan sekaligus sosial.
Rangkaian silaturahmi ke berbagai wilayah menjadi bagian dari upaya Gus Rozin membangun komunikasi lintas daerah. Ia ingin pembicaraan mengenai masa depan NU tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pengurus dan jamaah yang selama ini menjadi penggerak organisasi di tingkat bawah.
Dengan gagasan tersebut, Gus Rozin menempatkan persatuan, kemandirian dan keberpihakan kepada jamaah sebagai tiga fondasi penting bagi NU dalam memasuki abad kedua.
Baginya, kepemimpinan PBNU bukan sekadar persoalan menduduki jabatan. Kepemimpinan merupakan amanah untuk menjaga warisan para ulama sekaligus memastikan NU mampu menghadapi perubahan zaman.
Karena itu, Muktamar NU ke-35 diharapkan tidak berhenti pada penetapan figur pemimpin. Forum tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan strategis agar NU semakin berdaulat dalam mengelola organisasi, bermartabat dalam menjalankan peran dan semakin bermanfaat bagi jamaah, bangsa serta kemanusiaan.