GARDA BLORA NEWS, BLORA – Polemik tata kelola industri gula nasional kembali menjadi sorotan. Front Blora Selatan menilai kondisi sektor pergulaan saat ini semakin membebani petani tebu, khususnya di Kabupaten Blora.
Kritik tersebut disampaikan Koordinator Aksi Front Blora Selatan, Exi Wijaya, dalam forum diskusi resmi bertajuk Ngopi Bareng Forkopimda yang digelar Pemerintah Kabupaten Blora pada Kamis (28/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora itu diketahui berdasarkan surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Nomor 000.7.3/592/2026.
Dalam penyampaiannya, Exi menilai program swasembada gula yang selama ini digaungkan pemerintah tidak boleh mengorbankan nasib petani di tingkat bawah. Ia menyoroti persoalan keuangan PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang disebut memiliki beban utang mencapai Rp2,4 triliun.
“Jangan sampai petani menjadi pihak yang menanggung akibat dari buruknya pengelolaan industri gula. Ketika ada persoalan besar dalam tata kelola perusahaan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,” ujar Exi di hadapan peserta forum.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada petani tebu, tetapi juga memukul sektor ekonomi lain yang bergantung pada aktivitas pergulaan. Buruh tebang, pekerja angkut, sopir pengangkut tebu, hingga pedagang kecil di desa ikut terdampak akibat kondisi tersebut.
Front Blora Selatan bersama sejumlah kelompok petani meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan langkah konkret untuk mengusut persoalan yang terjadi di PT GMM.
Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap perusahaan tersebut guna mengetahui penyebab membengkaknya utang perusahaan.
Selain itu, mereka juga meminta DPR RI, khususnya Komisi IV dan Komisi VI, turun langsung melakukan pengawasan terhadap kebijakan industri gula nasional serta memberikan perlindungan terhadap petani tebu.
Sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah, Front Blora Selatan menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada 1 Juni 2026 mendatang.
Exi menegaskan, apabila tuntutan petani tidak mendapat tanggapan serius, pihaknya siap membawa aksi ke tingkat nasional dengan mendatangi Jakarta, termasuk Istana Negara dan Gedung DPR RI.
“Kalau suara petani tetap diabaikan, kami siap membawa perjuangan ini ke Jakarta agar pemerintah pusat mendengar langsung kondisi petani di daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dukungan dari peserta yang hadir dengan seruan solidaritas untuk petani tebu.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan tata kelola industri gula dinilai telah menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat, terutama bagi petani yang selama ini menjadi penopang utama produksi gula nasional.