GARDA BLORA NEWS, BLORA – Forum diskusi bertajuk Blora Ramah Investasi yang digelar di Mapolres Blora berlangsung dinamis setelah seorang jurnalis, Lilik Yuliantoro, menyampaikan kritik terbuka sebelum agenda penandatanganan oleh jajaran Forkopimda dimulai, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan LSM, insan pers, organisasi masyarakat, hingga sejumlah elemen lain dengan tujuan membangun kesamaan pandangan terkait investasi dan rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Blora.
Namun di tengah jalannya forum, Lilik menilai pembahasan yang disampaikan masih sebatas konsep dan belum menyentuh akar persoalan yang selama ini dihadapi para pelaku investasi di daerah.
“Kalau memang ingin mewujudkan Blora yang ramah investasi, mestinya investor yang sudah masuk atau punya rencana investasi diundang untuk menyampaikan kendala secara langsung. Jadi bisa diketahui persoalan utamanya apa,” ujarnya.
Ia menilai gagasan pembangunan kawasan industri memang penting, tetapi pendekatan yang dilakukan seharusnya lebih konkret dan fokus pada hambatan di lapangan, bukan hanya kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, sejumlah daerah di eks Karesidenan Pati justru mampu mencatat pertumbuhan investasi tanpa memiliki kawasan industri besar seperti di Semarang, Kendal, maupun Batang. Sementara di Blora, banyak investor disebut masih menunggu kepastian regulasi.
Lilik juga menyinggung belum jelasnya payung hukum terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dinilai menjadi salah satu faktor penghambat investasi.
“Banyak investor sebenarnya sudah punya lahan di Blora. Tapi ketika kepastian aturan tata ruang belum jelas, tentu mereka juga berpikir ulang,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat agar tidak kembali merugikan masyarakat maupun calon investor.
Ia menolak anggapan bahwa kegagalan investasi selalu dipicu kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, persoalan kebijakan justru sering menjadi penyebab utama mandeknya investasi di daerah.
Sebagai contoh, ia menyinggung kondisi lahan eks Pasar Induk Blora yang hingga kini belum berkembang sejak beberapa tahun terakhir dan belum menarik minat investor.
“Jangan terus menyalahkan masyarakat. Kalau memang ada kebijakan yang keliru, harus diakui dan diperbaiki bersama,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam forum dan memunculkan diskusi mengenai pentingnya kepastian regulasi serta komunikasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Blora.