GARDA BLORA NEWS, BLORA — Terkait pelaksanaan proyek Rehabilitasi Pasar Ngawen di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Proyek bernilai Rp30 miliar dari APBN Tahun Jamak 2025–2026 itu diduga belum menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara maksimal di lapangan.
Sementara itu, Masyarakat Blora N, mengaku khawatir setelah melihat langsung aktivitas pekerja yang dinilai berisiko tinggi tanpa perlindungan memadai.
“melihat pekerja di atas tanpa pengaman. Kalau sampai terjadi kecelakaan, yang kasihan keluarganya,” ujarnya, Selasa (31/4/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan warga D, yang menilai proyek besar seharusnya mengutamakan keselamatan pekerja.
“Ini proyek miliaran, tapi pekerjanya seperti dibiarkan tanpa standar keselamatan. Jangan sampai ada kejadian dulu baru ditindak,” ungkapnya.
Sorotan warga ini mengarah pada dugaan lemahnya penerapan K3, terutama penggunaan alat pelindung diri (APD) yang seharusnya menjadi kewajiban dalam pekerjaan konstruksi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DINPERINNAKER) Kabupaten Blora, Endro Budi Darmawan, menyatakan bahwa pengawasan K3 merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Pengawasan K3 kewenangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Tengah,” ujar Endro, Rabu (1/4/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah tanpa adanya koordinasi dari instansi terkait.
“Kalau belum ada koordinasi dari stakeholder terkait, tidak berani melangkah,” tambahnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait peran pengawasan di tingkat daerah, terutama dalam memastikan keselamatan pekerja di proyek yang berada di wilayahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, aktivitas proyek masih berlangsung. Warga berharap ada perhatian serius dari pihak terkait agar standar keselamatan kerja benar-benar diterapkan dan tidak diabaikan.